Pemalang - Sebanyak 15 layanan publik di Kabupaten Pemalang kini telah tersedia di Mall Pelayanan Publik (MPP). Hal ini diungkapkan oleh Kepala DPMPTSP Pemalang, Khaeron, dalam sebuah dialog interaktif di LPPL Radio Swara Widuri pada program "Jelajah OPD". Acara tersebut disiarkan secara langsung dan dapat diakses melalui live streaming YouTube pada Kamis (6/7/2023).
Dalam dialog tersebut, Khaeron menjelaskan bahwa MPP, yang terletak di Jl. Kyai Makmur No. 11 Kebondalem, Pemalang, di lantai 1 Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang, bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan komitmen bersama antara instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Selain itu, MPP juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perijinan dan layanan publik lainnya.
"Mall Pelayanan Publik diresmikan oleh Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat pada 20 Desember 2022 dan secara nasional diresmikan secara serentak bersama dengan 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah oleh Menpan RB pada 20 Februari 2023 di Kabupaten Sragen," papar Khaeron.
Khaeron juga menjelaskan bahwa ada 15 instansi layanan publik yang telah tersedia di MPP Pemalang. Instansi tersebut antara lain DPMPTSP, DPU TR, DLH, Dinkes, Dishub, Bapenda, Disnaker, Disdukcapil, Diskoperindag, Dinsos KBPP, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, dan Bank Jateng.
Adapun jam layanan umum MPP Pemalang berlangsung dari pukul 08:00 hingga 14:00 WIB. Namun, terdapat juga jam layanan khusus untuk beberapa instansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilakukan setiap Selasa dan Kamis pukul 08:00 - 14:00, BPJS Kesehatan yang beroperasi pada hari Rabu dan Kamis pukul 08:00 - 14:00, serta BPJS Ketenagakerjaan yang melayani setiap hari Kamis pukul 08:00 - 14:00.
Selain Kepala DPMPTSP Khaeron, narasumber lain yang turut hadir dalam acara tersebut adalah Plt. Sekdin PMPTSP Yugo Pranoto dan Koordinator Penanaman Modal Yustina Dwi Meiningtias. Dengan adanya MPP Pemalang, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan efisien dalam mengurus berbagai perijinan dan layanan publik yang dibutuhkan.( SWiduri - JL )
.jpg)
0 Komentar