Ketua DPRD Pemalang, H. Agus Sukoco mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan adanya penyimpangan pengadaan barang dan pungutan yang diambil dari hak keluarga penerima manfaat (KPM).
“Sudah kita agendakan, rencananya Kamis, 7 April 2020 ini. Kita mau persoalan ini terang benderang dan KPM tidak dirugikan,” katanya.
Menurutnya, secara teknis program penyaluran BPNT sudah diatur dalam pedoman umum (Pedum) dan pedoman operasional (Pedop). Oleh karena itu dia meminta hal ini (BPNT) harus dijalankan sesuai prosedur.
Satu pekan silam, Agus menggelar sidak sejumlah agen di Kecamatan Pemalang. Dalam proses itu Agus menemukan harga sejumlah komuditas yang lebih tinggi dari harga pasar (Tidak lazim). Selain itu kualitas sembako yang diterima KPM pun dinilai tidak sesuai standar. ( Tim )
.jpg)
0 Komentar