Kegemasan tersebut diwujudkan dengan dilayangkannya surat oleh Direktur Puskapik ke Ketua DPRD Kabupaten dengan tembusan ke Bupati Pemalang, Sekda Pemalanng, Kapolres Pemalang, Kepala Dinas Kesehatan Pemalang, Komisi D DPRD Pemalang dan Media Massa di Kabupaten Pemalang.
Dalam surat tersebut Heru Kundi menyampaikan fakta-fakta di lapangan bahwa Kabupaten Pemalang selain sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang masuk kategori zona merah pandemi corona, saat ini jumlah warga di Pemalang yang tercatat positif terjangkit Covid-19 sebanyak 15 orang. Ironisnya, delapan pasien yang positif adalah tenaga medis. Bahkan, berdasarkan
infomasi yang diterima, masih ada beberapa tenaga medis lain yang masih menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pemalang. Tenaga medis lain tersebut berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Kondisi ini tentunya mengundang keprihatinan. Sebagai garda terdepan memerangi pagebluk virus corona, tenaga medis justru terpapar Covid-19. Kondisi ini mengundang tanya, kenapa bisa terjadi? sa'at semua elemen bahu membahu berperang melawan Covid-19, DKK Pemalang yang seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi tumpuan banyak orang justru tidak menunjukkan peningkatan kinerja.
Krisis Alat Pelindung Diri (APD) masih saja
terjadi dan tak kunjung terselesaikan. Dari hasil temuan di lapangan dan dari sumber sejumlah tenaga medis, beberapa
diantara mereka bahkan terpaksa harus menggunakan jas hujan dan celemek
sebagai pengganti baju hazmat. Sejumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit milik
pemerintah yakni RSUD Dr. M. Ashari, bahkan memproduksi dan membeli APD sendiri. Selain juga mengandalkan bantuan dari pihak luar. Kondisi ini jelas membahayakan dan tidak bisa terus dibiarkan begitu saja, apalagi alokasi anggaran untuk pengadaan APD sudah tersedia di DKK. Bahkan realokasi APBD Pemalang miliaran rupiah jugadialokasikan untuk memenuhi kebutuhan APD di Kabupaten Pemalang, kenapa bisa sampai terjadi krisis APD.
Tak hanya soal krisis APD, ketidaksiapan DKK dalam menjalankan tugas
pengecekan para pemudik di posko-posko perbatasan juga mengundang tanya. Tak
hanya tidak dibekali dengan APD yang memadai, di posko-posko perbatasan dan
desa-desa, ditemukan tidak adanya tenaga medis yang bertugas melakukan kontrol
dan pengawasan terhadap pemudik yang datang dari berbagai daerah yang masuk
wilayah Pemalang.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan makin menambah jumlah warga Pemalang yang terjangkit Covid-19. Untuk itu, kami meminta agar DPRD Pemalang mengambil langkah-langkah cepat antara lain:
1. Memanggil Pejabat terkait di Dinas Kesehatan untuk dimintai penjelasan atas
kinerjanya dalam menghadapi pandemi corona (Covid-19).
2. Menggelar publik hearing atau rapat dengar pendapat dengan mengundang
elemen masyarakat lain, agar ada keterbukaan informasi publik terkait kinerja
Dinas Kesehatan dan krisis APD.
3. Mengambil langkah kongkrit dengan kebijakan dan kewenangan yang ada jika
ditemukan penyimpangan dan/atau ketidakberesan kinerja Dinas Kesehatan
dalam menghadapi pandemi corona (Covid-19). (** )
.jpg)
0 Komentar