Pemalang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menggelar public hearing atau dengar pendapat dengan Tim satgas Penanggulangan Covid-19 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin( 27 April 2020).
Dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agus Sukoco bertujuan untuk mendapatkan gambaran sekaligus jawaban dari Tim Gugus mengenai penanganan wabah pandemi corona yang dihadiri oleh sekda Pemalang M. Arifin dan beberapa dinas terkait termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten ( DKK ) Pemalang hal tersebut karena ada hubungannya dengan terkonfirmasinya delapan tenaga medis yang positif terpapar corona.
"Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang lamban dalam menangani Covid-19, di bawah terjadi polarisasi yang luar biasa,” tegas Anggota DPRD Pemalang F- Golkar Ujianto MR.
Lebih lanjut dikatakan U'UT (red - panggilan akrabnya ) DKK memegang tanggungjawab yang sangat besar dalam penanganan virus corona di Kabupaten Pemalang, namun tanggungjawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Kepala DKK dr Sholahudin maupun Sekdin Mardiyanto.
“Yang sana ngomong sini, yang sini ngomong sana dan itu menjadi tidak terukur penanganannya,” kata Anggota Fraksi Golkar tersebut.
“Ini mutlak tanggungjawab Dinas Kesehatan, kalaupun ada Gugus Tugas, itu selaku kooordinator yang update setiap hari, yang terpapar berapa, yang meninggal berapa, Dinas Kesehatan harus tahu,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, U'ut juga menyoroti bagaimana DKK tidak menggandeng media massa dalam penyampaian informasi seputar penanggulangan Covid-19. Padahal, keberadaan media ini sangat efektif menyampaikan setiap informasi mengenai upaya-upaya pencegahan.
“Jangan seperti ini superpell, bayclin dan wipol dicampur untuk penyemprotan, ini kan pengetahuan yang liar dan jangan bangga menyampaikan data ini (ke DPRD), ini data sampeyan (DKK) tidak diketahui rakyat,” tegas U ut dengan nada tinggi.
Secara pribadi, dirinya bersama rekannya di DPRD Pemalang mengaku kecewa telah meloloskan dr Sholahuddin menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Di saat kondisi saat ini, DKK yang seharusnya berada digarda terdepan menanggulangi Covid-19 justru melempem,
“Saya dan teman-teman kecewa memilih Pak Sholahuddin menjadi Kepala Dinas Kesehatan,” kata dia.
Politisi Golkar ini juga menegaskan agar data tentang penanganan Covid -19 jangan ditutup-tutupi, saya mohon jangan asal bapak senang saja, kasihan Pak Bupati pada periode akhir ini kemudian terbebani, saya berpikir, kenapa Pak Junaedi baru akhir-akhir ini sangat sigap sekali, karena apa? karena para petugas, para stakeholder tidak mampu menjelaskan (ke masyarakat), beliau sampai tlusupan, blusukan kesana kemari,
"menangani Covid-19 di Pemalang tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara kolektif kolegial, semua instansi/dinas yang ada, harus satu komando dibawah Tim Gugus Tugas sebagai pengendali utamanya, kasian dokter yang sudah berdarah-darah, kemudian perawat yang bersentuhan dengan pasien Covid-19 langsung, ini yang harus diperhatikan, disanalah tempat orang yang harus diperhatikan, baik kesehatannya, kesejahteraannya, bisa jadi dosa besar bagi DKK ketika tidak bisa menterjemahkan semua ini, dkk segera membuat, inventarisir pilihan-pilihan orang yang mampu menterjemahkan kebijakan Pak Bupati,” pungkas U,ut.
Public hearing yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Agus Sukoco (F-PDIP) l, H. Nuryani (F-PDIP), Fahmi Hakim (F-PPP), Ujianto MR (F-PG) dan Tim Gugus Penanggulangan Covid-19 Pemalang dihadiri oleh Sekda M Arifin, Jubir Tetuko Raharjo, Sekdin DKK Mardiyanto, Direktur RSUD Dr. M Azhari dr Sunardo Budi Santoso, dan OPD Kabupaten Pemalang lainnya. ( Joko Longkeyang )
.jpg)
0 Komentar